Hukum Perdata Umum

Pasal 381 Pemecatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atau sekiranya ia tak mempunyai tempat tinggal, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir, atas permintaan wali pengawas, atas permintaan seorang…
Baca Lagi...

Pasal 380 Apabila Hakim berpendapat, bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendakinya maka bolehlah dipecat dari perwalian, baik terhadap sekalian anak-anak belum dewasa, maupun terhadap seorang atau lebih di antara…
Baca Lagi...

Pasal 379 Selain Pengecualian dari Perwalian terhadap bangsa Eropa tercantum dalam pasal 9 Reglemen Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia, yang dikecualikan dari perwalian ialah : 1e. mereka yang sakit ingatan; 2e. mereka yang…
Baca Lagi...

Pasal 378 Barangsiapa hendak mempermaafkan diri dari perwalian harus meminta pengelepasan kepada Hakim yang memerintahkannya atau, jika tiada pengangkatan sebelumnya, dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya. Terkecuali orang-orang…
Baca Lagi...

Pasal 377 Boleh mempermaafkan diri dari perwalian : 1e. mereka yang dalam melakukan Jawatan Negara berada di luar Indonesia; 2e. anggota-anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya; 3e. mereka yang melakukan jawatan…
Baca Lagi...

Pasal 375 Perwalian pengawas mulai dan berakhir sesaat dengan mulai dan berakhirnya perwalian. Demikian isi dari Pasal 375 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID Untuk informasi…
Baca Lagi...

Pasal 374 Jika perwalian terluang atau ditinggalkan karena ketakhadiran si wali atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugasnya maka atas ancaman mengganti biaya kerugian dan bunga, wali pengawas harus…
Baca Lagi...

Pasal 373 Apabila seorang wali enggan melaksanakan apa yang diamarkan dalam pasal yang lalu atau apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas itu mendapatkan tanda-tanda akan adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka…
Baca Lagi...

Pasal 372 Tiap tahun wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu), supaya secara ringgas memberikan perhitungan tanggung jawab dan supaya memperlihatkan padanya segala kertas-kertas andil dan surat-surat…
Baca Lagi...

Pasal 371 Atas ancaman hukuman mengganti biaya, rugi dan bunga, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan segala tindakan-tindakan yang diamarkan oleh Undang-Undang, agar setiap wali, pun kendati Hakim tidak memerintahkannya, memberikan…
Baca Lagi...