Informasi Hukum

Pasal 252 KUHP Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244-247, maka dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4. Demikian isi dari Pasal 252 KUHP diatas,…
Baca Lagi...

Pasal 251 KUHP Barangsiapa dengan sengaja, tidak dengan mendapat surat izin dari kepala pemerintahan daerah, menyediakan atau memasukkan ke negara Indonesia keping2 atau papan2 dari perak (bundar atau persegi), baik yang bercap ataupun…
Baca Lagi...

Pasal 250 bis KUHP Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu : uang kertas Negara atau uang kertas bank yang palsu…
Baca Lagi...

Pasal 250 (1) Barangsiapa membikin atau menyediakan bahan-bahan atau perkakas-perkakas dengan pengetahuan, bahwa bahan-bahan atau perkakas-perkakas itu akan dipergunakan untuk meniru, memalsukan atau untuk mengurangkan harga mata uang atau…
Baca Lagi...

Pasal 249 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 245 dan 247, maka barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan mata uang yang palsu, dipalsukan atau dirusakkan atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang palsu atau…
Baca Lagi...

Pasal 257 Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 226 dan pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman Salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada…
Baca Lagi...

Pasal 250 (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat (1) dan ayat (2), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung. (2) Setelah panitera…
Baca Lagi...

Pasal 256 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255. Demikian isi…
Baca Lagi...

Pasal 255 (1) Dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena…
Baca Lagi...

Pasal 254 Dalam Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245, pasal 246, dan pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan…
Baca Lagi...