Yuk Kepo-In!!! Masalah-Masalah Mengenai Pertanahan Yang Sering Kita Jumpai

Sumber Foto : https://thumbs-prod.si-cdn.com/mo2Rg6vGYmGCiSKbqZ789ui-nqs=/800x600/filters:no_upscale()/https://public-media.si-cdn.com/filer/fd/14/fd14d1b5-d09d-4ffd-b980-df6af692c3f0/istock_49022454_medium.jpg

Berkaitan dengan masalah pertanahan pasti anda tidak asing lagi dan sesuatu hal yang lumrah diperbincangkan. Nah, pada hari ini yuridisID akan menyajikan informasi tentang pertanahan. Adapun masalah-masalah mengenai pertanahan sebagai berikut :

  • Sengketa Tanah Tak Bersertifikat

    Jika ada tanah tak bersertifikat diperlukan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang terkait dengan penguasaan tanah yang bersangkutan. Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Kemudian, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut dan yang terakhir pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (UU Pokok Agraria Pasal 19 Ayat 2 dan Pasal 306 RBg)

  • Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan 

    1. Untuk menjual tanah warisan, maka seluruh ahli waris harus hadir untuk memberikan persetujuan. (Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata)
    2. Jual beli tanah warisan tanpa ada persetujuan ahli waris menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada. (Pasal 1471 KUHPerdata)
    3. Para ahli waris dapat menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum pihak yang menjual tanah warisan tanpa persetujuan, guna memperjuangkan hak warisnya (hereditas petitio), agar diserahkan kepadanya segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapat dan ganti rugi.
    (Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 834 KUH Perdata)

  • HGB di atas HPL

    Tanah dengan hak pengelolaan (HPL) dapat dibebankan hak guna bangunan (HGB) di atasnya, tapi pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang HPL. (Pasal 21 huruf b PP 40 Th 1996 jo. Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 4 Ayat (2) Permen Agraria No 9 Th 1999)

  • Siapa Menanggung Biaya AJB?

    1. Yang menanggung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. (Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 2 Ayat (1) PP 37/1998)
    2. Biaya PPAT dalam pembuatan AJB tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta. (Pasal 32 Ayat (1) PP 24/2016)

  • Perbedaan Peralihan Dengan Pembebanan Hak Atas Tanah

    1. Peralihan Hak Atas Tanah
    Dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. (Pasal 37 Ayat (1) PP 24/1997)
    2. Pembebanan Hak Atas Tanah
    Pembebanan suatu hak atas tanah dengan hak lain di atasnya (sudah ada sebelumnya). Contoh : pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah, pembebasan HGB untuk bangunan atas hak milik, dsb. (Pasal 44 ayat (1) PP 24/1997)

Itulah informasi singkat dari yuridisID mengenai masalah pertanahan. Semoga Bermanfaat 🙂

Sumber : 

Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata

UU Pokok Agraria Pasal 19 Ayat 2 dan Pasal 306 RBg

Pasal 37 Ayat (1) PP 24/1997

Pasal 44 ayat (1) PP 24/1997

Pasal 44 ayat (1) PP 24/1997

Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 2 Ayat (1) PP 37/1998

Pasal 21 huruf b PP 40 Th 1996 jo. Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 4 Ayat (2) Permen Agraria No 9 Th 1999

Pasal 32 Ayat (1) PP 24/2016

Pasal 1471 KUHPerdata

Anda mungkin juga berminat