Sengketa Pemilu (Ilustrasi)

Yuk Baca!!! Beberapa Perbedaaan Antara Sengketa Proses Dengan Sengketa Hasil Pemilu

Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2019 di bulan Januari. Hanya menghitung bulan saja kita akan melaksanakan PEMILU Capres/Cawapres serta Caleg yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Berbicara masalah pemilu, pernahkah anda mendengar tentang sengketa proses dan sengketa hasil pemilu? pasti sebagian anda ada yang pernah mendengar tentang hal tersebut. Namun, apakah anda tahu apa maksudnya dan apa bedanya? Nah, di segmen postingan yuridisID kali ini, akan mimin jelaskan apa itu sengketa proses dan sengketa hasil pemilu serta perbedaannya. Berikut penjelasannya :

Sebelum mimin menjelaskan tentang perbedaannya, mimin terlebih dahulu akan memberikan sedikit pengetahuan bagi anda yang awam dengan kata “sengketa”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah  sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan: perkara (dalam pengadilan).

Perbedaan Antara Sengketa Proses Dengan Sengketa Hasil Pemilu

Di dalam UU NO 07 TH 2017  dijelaskan perbedaannya yaitu :

  1. Pada pasal 466, Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  2. Pada pasal 473, Sengketa hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Setelah penjelasan perbedaan diatas, pasti anda semua ingin tahu tentang siapakah yang berkewajiban/berwenang dalam hal menangani sengeketa pemilu tersebut?

Jadi yang mendapat wewenang tersebut adalah MK (Mahkamah Konstitusi) sesuai yang telah diatur dalam UUD 1945 dan juga pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Perpu 1/2013”) dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Di peraturan tersebut diuraikanlh wewenang MK yaitu :

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik; dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Next, Selain MK ada juga yang ikut berwewenang yaitu BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan PTUN

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Definisi dari Wikipedia.org)

selain itu di UU Pemilu No 07 TH 2017 tepatnya di Pasal 94 

  • Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, BAWASLU bertugas :
    a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
    b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi
    Penyelenggaraan Pemilu;
    c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
    d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
  • Kemudian, Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu yaitu :
    a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
    b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
    c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
    d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
    e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Lalu PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) merupakan lembaga yang salah satu wewenangnya yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (UU PEMILU Pasal 470)

Jadi, untuk penyelesaian sengketa pemilu ada badan-badan yang berhak dan berwenang yaitu MK,BAWASLU serta PTUN.

itulah kupas tuntas info hukum dari mimin, semoga bermanfaat 🙂

Sumber : UU PEMILU NO 7 TH 2017

Anda mungkin juga berminat