Wajib tahu! Batas Waktu Untuk Mengubah Dan Mencabut Gugatan

Pada perkara perdata ada 2 (dua) pihak yang berlawanan, biasanya dikenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan haknya sehingga dia akan membuat surat gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat berdasarkan kewenangan relatif dan kemudian keberatan atas kerugian ini disampaikan kepada pihak tergugat. Surat gugatan yang telah didaftarkan oleh Penggugat, dalam hal ini penggugat masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan gugatan. Perubahan gugatan ini tidak dapat dihalangi oleh hakim bahkan tergugat sekalupun karena perubahan gugatan ini mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik Herziene Indonesich Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) tidak menyinggung bahkan mengatur soal perubahan dan pencabutan gugatan. Tetapi ada ketentuan yang terkait perubahan gugatan bisa merujuk pada Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), pasal 271 Rv dan 272 Rv yang menyatakan :

Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv):

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv):

“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.”

Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv):

“Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.”

Pada praktek peradilannya, gugatan dapat dirubah oleh Penggugat sebelum tergutat memberikan jawabannya karena mengubah gugaatan ini dianggap adil sebab tidak akan mengurangi hak tergugat untuk mempersiapkan pembelaan atau jawabannya. Hal ini dapat secara jelas, kita lihat didalam Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung , menyebutkan:

“Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.”

Sumber :

Reglement of de Rechtsvordering

Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 

Anda mungkin juga berminat