TITIK SINGGUNG KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA

 

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor : 605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst

Tanggal : 27 Juni 1995

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor : 500/Pdt/1995/PT.DKI

Tanggal : 4 Januari 1996

Mahkamah Agung RI

Nomor : 3302.K/Pdt/1996

Tanggal : 28 Mei 1998

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
  • Gugatan/tuntutan untuk membatalkan suatu “Penetapan” (beschikking) Hakim Pengadilan Negeri tentang perwalian seorang anak, adalah bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan Penetapan tersebut (voluntaire Yurisdictie), melainkan tuntutan pembatalan a’quo seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 30 dari Undang-Undang No.14/ tahun 1985.
  • Bagi para pihak yang memeluk Agama Islam, masalah sengketa tentang sah/tidak sahnya, atau ada/tidaknya suatu perkawinan diantara para pihak tersebut serta masalah perwalian terhadap anaknya, maka penyelesaian sengketa tersebut, adalah merupakan wewenang mengadili dari Pengadilan Agama, dan bukan wewenang dari Pengadilan Negeri.
  • Demikian catatan dari putusan diatas.

SUMBER : VARIA PERADILAN NO.198.TAHUN.XVII.MARET.2002.HALAMAN 4

PUTUSAN TERSEDIA: PENGADILAN NEGERI (PN), PENGADILAN TINGGI (PT) dan MAHKAMAH AGUNG (MA) 

Anda mungkin juga berminat