TINDAK PIDANA KORUPSI (KASUS PENAHANAN GINANJAR KARTASASMITA )

Kategori: PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel

Tanggal : 2 Mei 2001

Mahkamah Agung RI:

Nomor : 35. K/Pid/2002

Tanggal : 6 Maret 2002

Catatan:

  • Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah sebagai berikut : Ketentuan dalam pasal 26 dan pasal 27 UU No.3/tahun 1971 diartikan : bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggauta TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil, maka tugas Kepolisian represif (Justisial) dilakukan oleh “Tim Penyindir Koneksitas” yang anggotanya terdiri dari Penyidik Militer dan Penyidik Sipil yang dipimpin atau di koordinir Jaksa Agung RI selaku Penegak Hukum dan penuntut Umum Tertinggi dengan segala kewenangannya sebagai seorang Pejabat yang memimpin tugas Kepolisian represif (Justisiil).

Bilamana Jaksa Agung berpendapat bahwa cukup alasan perkaranya untuk diajukan ke Pengadilan, maka ketentuan dalam pasal 10 dari Undang-undang No. 1-Drt-1958 jo UU No.6/tahun 1950 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentuan, tidak dipergunakan.

Dengan demikian maka, “bukan” Pejabat ABRI, melainkan Jaksa Agung yang menentukan untuk mengajukan ke Pengadilan perkara korupsi, dilakukan oleh “anggotanya ABRI” bersama-sama dengan “Pejabat Sipil”.

  • Pengertian Juridis Jaksa Agung yang memimpin atau mengkoordinir yang tercantum dalam pasal 26 harus diaturkan berlaku bagi Tidak Pidana Korupsi yang besangkakan dilakukan oleh anggauta TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil.
  • Konsekwensi Juridisnya penahanan atas diri angautan TNI yang dilakukan oleh “Tim Penyidik Koneksitas” yang dipimpin/dikoordinir oleh Jaksa Agung tersebut diatas adalah sah menurut hukum.
  • Demikian catatan atas putusan diatas.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.200. TAHUN. XVII. MEI.2002. HLM.4

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG RI

Ketikan ; Tidak Tersedia

Anda mungkin juga berminat