Majalah Varia Peradilan Cover

Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Sapi Import Australia

 

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Jakarta Pusat
Nomor Register: 181/Pid.B/1999/PN.Jkt.Pst
Tanggal Putusan : 14 September 1999

Mahkamah Agung RI
Nomor Register: 382.K/Pid/2000
Tanggal Putusan : 7 Juni 2000

Catatan Redaksi:

  • Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • “Suatu Perbuatan” berupa persetujuan lisan antara Penjual (Dir. Ut PD Dharma Jaya, ic. Ir. Susanto) dengan Pembeli (Dir. Ut. PT. Primantara ic. Fahril Azis, SH) yang berisi kesepakatan lisan bahwa 800 ekor sapi boleh diterima lebih dulu sebelum harganya dibayar oleh Pembeli melalui L/C Bank Lokal yang dijatuh tempo Agustus 1987
  • Dengan “Perbuatan kesepekatan lisan” diatas, maka pembeli berhasil menerima lebih dulu 800 ekor sapi dari Penjual sebelum Pembeli membayar harganya. Selanjutnya Pembeli tersebut menjual 800 ekor sapi tersebut kepada pihak ketiga dan menerima uangnya untuk dimanfaatkan bagi diri pribadi sendiri (ic. Fahril  Azis) tersebut.
  • Pada saat Penjual  (PD. Dharma Jaya) menagih, Pembeli (PT. Primantara) atas jual beli 800 ekor sapi tersebut, ternyata pembeli PT. Primantara hanya mampu membayara uang tunai Rp. 100 juta dan sisanya Rp. 958.297.175,- dibuatkan “Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan tanah”, ditambah dengan beban bunga hutangnya. Pada hari jatuh tempo hutang tersebut tidak dapat dibayar oleh Pembeli PT. Primantara (Fahril Azis).
  • “Perbuatan” berupa kesepakatan lisan tersebut diatas adalah merupakan “perbuatan yang tidak patut” sehingga merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena “perbuatan” aquo bukan untuk memenuhi ketentuan dalam “Surat Perjanjian Jual-Beli 800 ekor sapi” tanggal 14 Juli 1997 (yang mewajibkan pembeli membayar lebih dulu, baru sapi diserahkan oleh Penjual), bahkan menyimpangnya; sehingga dengan adanya perbuatan melawan hukum dan belum dibayarnya lunas harga pembelian sapi oleh pembeli tersebut, maka penjual “Perusahaan Daerah (PD) DKI Jakarta Dharma Jaya”, secara finansil telah dirugikan dan pembeli (PT. Primantara) telah diuntungkan secara finansil.
  • Rangkaian perbuatan tersebut diatas bukan merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi dalam ruang lingkup Hukum Perdata, melainkan  termasuk perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal 1 (1) sub “Undang-undang No. 3/thn 1971 – Tindak Pidana Korupsi.
  • Demikian catatan dari putusan diatas.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No.190.Tahun. XVI. JULI.2001. Hlm. 4

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI 

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat