Tindak Pidana Korupsi (Hakim Salah Menerapkan Hukum)

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Pontianak

No. 171/Pid.B/1998/PN.JPR, tanggal 29 Mei 1999

Mahkamah Agung RI:

No. 934.K/Pid/1999, tanggal 28 Agustus 2000

Catatan :

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
  • Unsur delik “Penyalahgunaan” yang dirumuskan dalam Tindak Pidana Korupsi – ex pasal 1 ayat (1) sub “b” UU No.3/tahun 1971 adalah bersifat alternative, yaitu : Disamping menyalahgunakan wewenang, juga menyalahgunakan “kesempatan” atau menyalahgunakan “sarana”, yang ada pada terdakwa karena jabatan.kedudukannya. Bila untur “menyalahgunakan “wewenang” tidak terbukti, seharusnya Judex Facti –Hakim Pengadilan Negeri – mengalihkan focus pertimbangannya pada unsur alternatifnya yaitu :
  • a. Menyalahgunakan “kesempatan” atau
  • b. Menyalahgunakan “sarana”,

Yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya sebagai PIMPRO ……. dst …

  • Dalam kasus diatas, terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan wewenangnya, namun menurut Majelis Mahkamah Agung, terdakwa terbukti unsur alternatifnya, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa, sehingga terdakwa dinyatajan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Susidair, ex pasal 1 ayat (1) sub “b”.
  • Demikian Catatan Kasus ini

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 220. Tahun.XIX. Januari.2004. Hlm. 9-10.

Putusan Tersedia :  Mahkamah Agung RI

Anda mungkin juga berminat