Timbulnya Hak Gaji Karyawan Yang Mengundurkan Diri Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Sumber foto : https://i2.wp.com/elnandar.com/wp-content/uploads/2018/05/contoh-slip-gaji-karyawan-format-e1525183658281-1024×578.png?resize=760.5%2C429&ssl=1

Mengundurkan diri dari sebuah pekerjan memang sesuatu yang sering terjadi karena yang menjadi salah satu alasan pengunduran diri karyawan yakni menemukan pekerjaan yang lebih diluar sana, gaji yang tidak sesuai, pekerjaan yang terlalu berat dan lain-lain sebagainya. Apalagi pengunduran diri ini dilakukan oleh karyawan yang sudah lama mengabdi di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan menunjukkan bentuk penghargaan atas jerih payah selama masa kerjanya diperusahaan tersebut. Tetapi pemberian apresiasi ini diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara baik-baik atau sesuai dengan ketentuan hukum yang dijelaskan dalam pasal 162 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pemenuhan syarat pengunduran diri yang menyatakan bahwa:

Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Nahhhh, kelayakan mengenai hak karyawan yang diperbolehkan memperoleh gaji diperjelas didalam pasal 162 ayat 1 dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

  • Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4.
  • Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan diatas menganjurkan agar perusahaan memberi uang penghargan selama masa kerja karyawan tersebut. Mengenai besarnya pembayaran beserta jangka waktu pembayarannya diatur dalam perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan Negara. Mengenai hal ini juga dijelaskan didalam pasal 156 ayat (4) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

“Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Oleh sebab itu, untuk menghindari perselisihan antara perusahaan dan karyawan yang mengundurkan diri maka perusahaan harus memperhatikan perjanjian kerja terlebih dahulu lalu dipertimbangkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai pendukung pelaksanaan keputusan hak bagi pekerja yang mengundurkan diri, terutama bagi karyawan yang mengundurkan diri sesuai ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan. Begitu juga sebagai pekerja, hendaklah mengundurkan diri secara terhormat agar mendapat pandangan yang baik hingga perusahaan akan mempertimbangkan hak yang patut kita dapatkan selama bekerja.  Salam Yuridis.id

Sumber :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Anda mungkin juga berminat