Tata Cara Pembuatan Polisi Tidur Dan Pidana Bagi Yang Membuat Tidak Sesuai Aturan Dan Wewenang

Sumber Foto : tstatic.net

Polisi tidur dibuat agar kendaraan yang melintas dapat mengurangi kecepatannya ketika berkendara. Namun tak jarang kita lihat polisi tidur sering menyebabkan kecelakaan, akibat pembuatannya yang sembarangan. Padahal di Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan telah diatur cara pembuatan polisi tidur yang benar, berikut penjelasannya

Pasal 4 Ayat 1 dan 2 :

  • Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada :
  1. Jalan di lingkungan pemukiman;
  2. Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C ;
  3. Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi
  • Penempatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.

Pasal 5

  • Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
  • Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
  • Pemasangan rambu dan pemberian tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang adanya alat pembatas kecepatan di depannya.

Pasal 6 :

  • Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol diatas badan jalan maksimum 12cm.
  • Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%
  • Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol diatas badan jalan dan minimum 15cm.
  • Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam lampiran gambar 1 keputusan ini.

Nah, itu dia peraturan yang mengatur tata cara pembuatan polisi tidur yang benar. Dan bagi siapa saja yang nekat membuat polisi tidur tanpa kewenangan makan akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Perda DKI Jakarta Pasal 105 ayat (1). Sekian, semoga bermanfaat sahabat yuridis 🙂

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan dan Perda DKI Jakarta Pasal 105 ayat (1)

Anda mungkin juga berminat