Majalah Varia Peradilan Cover

Tanggung Jawab Yuridis Direktur E.M.K.L. Dalam Delict Penyelundupan

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Cirebon

Nomor : 3/Pid/Ek/1988/PN.CN

Tanggal : 4 Juni 1988

Mahkamah Agung RI

Nomor : 1583.K/Pid/1988

Tanggal : 30 September 1991

Catatan :

  • Dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :
  • Direktur E.M.K.L. yang menerima Surat Kuasa dari Importir untuk menguruskan pengeluaran barang import dari gudang Pelabuhan, seharusnya ia mengadakan penelitian lebih dulu, antara isi dokumen import yang ia terima dari Importir itu dengan kenyataan barang import yang disimpan dalam gudang Pelabuhan.

Direktur E.M.K.L. yang tidak melakukan penelitian yang demikian itu, maka apabila kemudian terdapat ketidak samaan antara Dokumen Pemberitahuan Import kepada Bea Cukai (P.P.U.D.) yang Ia buat dan ia tanda tangani dengan kenyataan barangnya, maka hal tersebut, adalah merupakan suatu kelalaian atau kealpaan, yang secara juridis, harus dipertanggung jawabkan kepada Direktur E.M.K.L. yang telah membuat dan menanda tangani dokumen P.P.U.D. untuk diserahkan kepada Bea Cukai.

Dengan kriteria ini, maka seorang Direktur E.M.K.L. harus dinyatakan bersalah melakukan Delict Ekonomi, ex pasal 25.II.C. dari Ordonansi Bea Stb 1931/471 jo pasal 55 (1) ke 1e K.U.H.Pidana

  • Adanya “Surat Kuasa” dari Importir kepada E.M.K.L.; menurut Mahkamah Agung RI, tidak dapat menghapuskan kesalahan dari Direktur E.M.K.L. tersebut.
  • Demikian catatan Redaksi.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.78. Tahun VII. Maret 1991. Hlm.  67-68.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat