Syarat Permohonan Hak Milik Yang Berasal dari Tanah Negara

Pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021, diatur mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk permohonan Hak Milik yang berasal dari Tanah Negara. Berikut penjelasannya:

a. mengenai Pemohon:

  1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
  2. dalam hal Pemohon badan hukum yang ditetapkan oleh pemrintah:”
    a) akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan;
    b) Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Yayasan (TDY);
    c) Surat keputusan penunjukan sebagai badan huum yang dapat mempunyai Hak Milik, untuk badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan/atau
    d) izin perolehan tanah;

b. mengenai tanahnya:

  1. dasar penguasaan atau alas haknya berupa:
    a) sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kaveling, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya;atau
    b) dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak ada maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;
  2. Peta Bidang Tanah;

c. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;

d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa;

  1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;
  2. tanah tersebut dikuasai secara fisik;
  3. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
  4. perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian;
  5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam kedaan sengketa;
  6. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
  7. tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD;
  8. tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahat gambut;
  9. bersedia untuk mengurung/menutup perkarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan
  10. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya;

sekian informasi menarik dari yuridis ID mengenai syarat permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara. Semoga bermanfaat bagi sahabat yuridis yang membaca. Terimakasih.

Sumber Hukum : Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

Anda mungkin juga berminat