Syarat Permohonan Hak Milik Yang Berasal Dari Tanah Hak Pengelolaan

Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya disebutkan pengertian tanah dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanua macam-macam ha katas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Berdasarkan Hak menguasai dari Negara, maksudnya Negara dalam hal ini adalah pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum. Pemberian hak itu memiliki makna yang berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan Hak Milik yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan menurut pasal 54 ayat (2) Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah meliputi :

a. Mengenai Pemohon :

  1. Identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
  2. Dalam pemohon badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah :

a) Akta pendirian dan perubahan terkahir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan;

b) Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Yayasan (TDY);

c) Surat keputusan penunjukan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, untuk badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah; dan

d) Izin perolehan tanah;

b. Mengenai tanahnya :

  1. Surat persetujuan pemberian Hak Milik atas bagian tanah Hak Pengelolaan dari pemegang Hak Pengelolaan atau keputusan yang diterbitkan oleh instansi yangyang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi, untuktanah Hak Pengelolaan transmigrasi;
  2. Peta Bidang Tanah;

c. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada.

Sedangkan untuk Tata Cara pemberian Hak milik ini menurut pasal 55 Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yaitu :

(1) Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Panitia A atau Petugas Konstatasi melakukan pemeriksaant tanah.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat ketidaksesuaian Data Fisik dan Data Yuridis maka diberitahukann kepada Pemohon.

Demikian pembahasan mengenai Syarat Permohonan Hak Milik yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan beserta bagaimana tata cara Pemberian Hak Milik. Semoga bermanfaat untuk semua Sahabat Yuridis.id serta kami ucapkan terimakasih kepada sahabat Yuridis.id yang setia untuk membaca informasi hukum terbaru dan Salam Yuridis.id.

Sumber Hukum : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Anda mungkin juga berminat