STATUS HUKUM PERJAMINAN DALAM HUTANG PIHUTANG

Kategori: PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Nomor : 323/Pdt/G/1986/PN Jkt Bar

Pengadilan Tinggi DKI Jakatra

Nomor : 606/Pdt/1987/PT DKI

Tanggal : 23 Nopember 1987

Mahkamah Agung RI

Nomor ; 2589 K/Pdt/1988

Tanggal: 26 Oktober 1993

Catatan:

  • Dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sbb :
  • Dalam suatu gugatan perdata yang menjadi pokok sengketa adalah “Surat Hutang” yang dibuat antara Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II (Bank) dengan jamiman dari Penggugat sebagai penjamin hutang. Bilamana dalam Proses sidang, pihak Penggugat kemudian mencabut pihak Bank sebagai Tergugat II dan Bank tidak diikut sertakan diikut sertakan menjadi pihak Bank sebagai Tergugat II dan Bank tidak diikut sertakan menjadi pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut menjadi tidak sempurna.

Karena itu meskipun sudah cabut oleh Penggugat, namun Mahkamah Agung menganggap tergugat II (Bank) tetap sebagai party dalam gugatan tsb.

  • Judex facti yang dalam putusannya tidak mempertimbangkan masalah yuridis tentang pembatalan/pencabut Bank sebagai Tergugat II tersebut, maka putusan judex facti tersebut adalah onvoldoende gemotiveerd
  • Pihak Pinjaman (Penggugat) yang telah membayar kewajibannya Debitur (Tergugat I) kepada Kreditur (Bank Tergugat II), maka Penjamin (Penggugat) berhak untuk memperoleh pembayaran kembali dari Debitur tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1839 jo 1840 B.W.
  • Demikian catatan kasus ini

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.148. TAHUN. XII. JANUARI. 1998. HLM.23

PUTUSAN TERSEDIA : PENGADILAN TINGGI

Anda mungkin juga berminat