SENGKETA TANAH EX. HAK EROPA BANDARA KEMAYORAN HAK PENGELOLAAN SEKRETARIAT NEGARA (HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA)

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 176/G.TUN/2001/P.TUN.Jkt

Tanggal : 29 April 2002

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 147/B/2002/PT.TUN.JKT

Tanggal : 19 Agustus 2002

Mahkama Agung RI

Nomor : 140. K/TUN/2003

Tanggal : 8 Oktober 2003

Catatan :

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkama Agung tersebut diatas sebagai berikut:
  • Putusan Judex Facti dinilai Mahkama Agung sebagai putusan yang salah menerapkan hukum dan gugatan dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan alasan hukum bawah didalam gugatan tersebut ditampilkan sebagai “objek gugatan TUN” adalah “Keputusan BPN” dan “Sertifikat Hak Pengelolaan” atas nama Sekretariat Negara, yang oleh Penggugatan dituntut untuk dinyatakan batal – tidak sah dicabut, karena bertentangan dengan PERMENDAGRI No.5/tahun 1973 jo PP No.10//tahun 1961.

Akan tetapi dilain pihak yaitu dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut, mengandung juga masalah “sengketa kepemilikan tanah ex RvE Verp No. 13886 antara Pengugatan dengan “Tergugatan III Intervensi (SEKNEG)” tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut. Gugatan yang demikian ini, haruslah diajukan lebih dulu ke Pengadilan Perdata (Pengadilan Umum) yang akan menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut.

  • Demikian catatan putusan kasus diatas

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.229. TAHUN. XX. OKTOBER.2004. HLM.58

PUTUSAN TERSEDIA : PENGADILAN TINGGI TUN

Anda mungkin juga berminat