“SENGKETA TANAH” DUA SERTIFIKAT TUMPANG TINDIH (HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN)

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta

Nomor : 127 – G -TUN/1998/P.TUN.JKT

Tanggal: 10 Mei 1999

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 123/B/1999/PT-TUN-JKT

Mahkamah Agung RI

Nomor : 191-K/TUN/2000

Tanggal : 17 Oktober 2002

Catatan :

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
  • Suatu dalil gugatan (fundamentum petendi) yang disangkal oleh pihak Tergugat, maka Hakin seharusnya memberikan beban kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan yang disangkal oleh Tergugat bahwa tanah sengketa dalam Sertifikat tersebut adalah hak milik Penggugat (vide pasal 163 H.I.R).
  • Sesuai dengan prinsip dalam Hukum Administrasi, bahawa “Badan” atau “Pejabat Tata Usaha Negara” dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang terdahulu, bilamana dipandang tedapat kekeliruan atau kekhilafan pada “Keputusan” Tata Usaha Negara terdahulu tersebut.
  • Penggunaan “Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” dapat diartikan sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” dalam perolehan ha katas tanah dari Pemilik tanah kepada pihak lain, sesuai dengan “Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14/tahun 1982 jo No.12/tanah 1984”, tidak dapat dibenarkan (dilarang) karena dinilai sebagai penyeludupan hukum dalam peralihan hak tanah. Disamping itu juga merupakan penyimpangan ex pasal 1813 B.W.

(Vide Jurisprudensi MA-RI No.3176 K/Pdt/1988

  • Demikian catatan atas putusan diatas.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.224. TAHUN. XIX. MEI. 2004. HLM.52

PUTUSAN TERSEDIA : PERADILAN T.U.N.

 

Anda mungkin juga berminat