Majalah Varia Peradilan Cover

Sengketa Pembebasan Tanah Untuk Proyek Pembangunan

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Nomor : 18/Perd.G/1986

Tanggal : 23 Mei 1987

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Nomor : 191/Perd/1987

Tanggal : 16 Februari 1988

Mahkamah Agung RI:

Nomor : 1967 K/Pdt/1988

Tanggal : 29 Oct 1989

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tsb diatas, maka dapat diangkat “Abstrak Hukum” sbb :
  • “Bahwa seseorang yang memiliki tanah pertanian yang melebihi batas luas maximum tanah yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 beserta Peraturan Pelaksanaannya, maka tanah kelebihannya jatuh menjadi tanah Negara.”
  • Bahwa karena “tanah kelebihan” ini sudah menjadi tanah Negara dan dibagikan kepada para petani penggarap, maka pembebasan tanah ini untuk kepentingan proyek pembangunan, ganti rugi uangnya bukan lagi diberikan kepada pemilik tanah semula,  melainkan diberikan kepada para petani penggarap atas tanah tsb.
  • Bahwa Kasus sengketa tanah untuk proyek pembangunan ini, diselesaikan oleh MA-RI, dengan bersandar  pada U.U.P.A. no. 5/1960 jo U.U. no. 56/Prp/1960 dan S.K. Menteri Agraria yang mengatur  masalah Landreform. (S.K. No. 978/Ka/1960). – Menurut Peraturan harus diserahkan kepada Negara, maka kepada bekas  pemilik akan diberikan uang ganti rugi oleh negara. Dalam kasus ini belum Nampak adanya pelaksanaan P.P. 224/61 tsb.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 57. Tahun.V.Juni. 1990. Hlm. 50.

Putusan Tersedia : Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Anda mungkin juga berminat