Majalah Varia Peradilan Cover

Sengketa Kewenangan Mengadili Peradilan Umum & Peradilan Militer

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Banda Aceh

Penetapan Ketua Nomor : 60/Pen.Pid/1988

Tanggal : 2 Februari 1988

Mahkamah Militer I-01/Banda Aceh

Penetapan Kepala : No. TAP-58/MM.I-01/VIII/1988

Tanggal: 16 Agustus 1988

Mahkamah Agung RI

Nomor : 01/SKM/Pid/1989

Tanggal : 30 Juni 1990

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat ”Abstrak Hukum” sebagai berikut :
  •  Pada saat Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara pidana, kemudian menemukan fakta bahwa terdakwa yang akan diadilinya itu adalah orang yang berstatus Militer. Maka untuk menentukan berwenang atau tidaknya Hakim Pengadilan Negeri mengadili terdakwa tersebut, harus dipakai kreteria: Saat atau waktu terdakwa tersebut melakukan delict yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang terancam dalam Surat Dakwaannya.

Bila saat kejahatan itu dilakukan ternyata terdakwa masih belum berstatus Militer , maka yang berwenang untuk mengadili adalah Hakim dari Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri.

  • Demikian Catatan Redaksi atas kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No.63.Tahun. VI. Desember.1990. Hlm.105-106

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Anda mungkin juga berminat