Sengketa Keabsahan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah

Sumber Foto : setkab.go.id

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh

Nomor Register: 02/G/1997/P.TUN.BNA.
Tanggal Putusan : 29 September 1988

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan

Nomor Register: 11/BDG-G.BA/PT.TUN.MDN/1999.
Tanggal Putusan : 1 Mei 1999.

Mahkamah Agung RI

Nomor Register: 145K/TUN/1999
Tanggal Putusan : 26 Maret 2002

Catatan Redaksi:

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah
    Agung tersebut diatas sebagai berikut:
  • Penertiban “Sertifikat Hak Milik Tanah” No.15/Tahun 1988 oleh
    Tergugat I (Kantor Pertanahan), karena didasarkan pada
    Permohonan dan adanya Akta Jual Beli No.3/MRX/I/19988,sebelum
    timbulnya gugatan perdata yang diajukan pada tanggal 9 januari
    1988 dan peletakan Sita Jaminan atas tanah sengketa, tanggal 16
    Januari 1988, maka penertiban SHM No.15/tahun 1988 atas nama
    Tergugat Intervesi (Harlim) adalah sah, sehingga gugatan
    Pengugat yang menuntut dibatalkannya SHM No.15 tersebut
    telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan Yuridis, bahwa
    penertiban SHM No.15 a’quo, telah sesuai dengan prosedur hukum.
  • Demikian catatan dari putusan diatas.

    Sumber :

    Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX. No.230.NOPEMBER.2004. Hlm.115

Naskah Putusan : Tersedia
WA/SMS : 0817250381

Anda mungkin juga berminat