Sengketa Keabsahan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh

Nomor Register: 02/G/1997/P.TUN.BNA.
Tanggal Putusan : 29 September 1988

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan

Nomor Register: 11/BDG-G.BA/PT.TUN.MDN/1999.
Tanggal Putusan : 1 Mei 1999.

Mahkamah Agung RI

Nomor Register: 145K/TUN/1999
Tanggal Putusan : 26 Maret 2002

Catatan Redaksi:

• Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah
  Agung tersebut diatas sebagai berikut:
• Penertiban “Sertifikat Hak Milik Tanah” No.15/Tahun 1988 oleh
  Tergugat I (Kantor Pertanahan), karena didasarkan pada
  Permohonan dan adanya Akta Jual Beli No.3/MRX/I/19988,sebelum
  timbulnya gugatan perdata yang diajukan pada tanggal 9 januari
  1988 dan peletakan Sita Jaminan atas tanah sengketa, tanggal 16
  Januari 1988, maka penertiban SHM No.15/tahun 1988 atas nama
  Tergugat Intervesi (Harlim) adalah sah, sehingga gugatan
  Pengugat yang menuntut dibatalkannya SHM No.15 tersebut
  telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan Yuridis, bahwa
  penertiban SHM No.15 a’quo, telah sesuai dengan prosedur hukum.
• Demikian catatan dari putusan diatas.
  

  Sumber :

  Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX. No.230.NOPEMBER.2004. Hlm.115

Naskah Putusan : Tersedia
WA/SMS : 0817250381