Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Berkerumunan Di Tengah Pandemi Corona

Sumber Foto : https://obs.line-scdn.net/0hg06ehw_sOB8LHBD7CzVHSDFKO3A4cCscbyppAVtyZityJX1IYnwjcSgcY30ue39BZS10fygdIy51fyhLMn0j/w644

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia semakin meningkat dalam kurun waktu relatif singkat yakni sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 orang yang positif terjangkit Covid-19. Dengan ini membuat pemerintah pusat dan daerah saling menekankan serta menyerukan himbauan kepada masyarakat agar tetap dirumah agar penularannya tidak semakin menyebar. Namun beberapa masyarakat yang tidak mendengarkan himbauan tersebut dan masih banyak yang bersikeras untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Hal ini membuat Kepolisian Republik Indonesia langsung turun tangan untuk menjangkau kerumunan dan mengingatkan warga agar mereka yang berkumpul segera bubar hingga siap memidanakan yang melawan untuk dibubarkan. Dasar sikap Kepolisian Republik Indonesia ini dari himbauan Presiden Joko Widodo yang memperkuat maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020.

Adapun isi Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
  2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat:
  3. baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
  4. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
  5. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
  6. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;
  7. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
  8. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
  9. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
  10. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
  11. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
  12. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
  13. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.
  14. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  15. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh  masyarakat.

Pihak kepolisian menyatakan proses hukum pembubaran kerumunan ini berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi, apabila ada masyarakat yang membandel, tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas, maka akan proses hukum dengan Pasal :

  1. Pasal 212 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
  2. Pasal 216 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”
  3. Pasal 218 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Jadi, buat sahabat Yuridis.id ditemukan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Kepolisian akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Hukum :

  • Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Anda mungkin juga berminat