Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

Sumber foto : https://news.ddtc.co.id/assets/images/ori/190410051309kelas-pajak-spt.jpg

Pajak tidak hanya menjadi sumber pemasukan negara yang merupakan kontribusi wajib oleh perusahaan atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Manfaat pembayaran pajak bagi perusahaan atau badan hukum ini tidak dapat dirasakan secara langsung karena akan digunakan untuk keperluan Negara terutama kepentingan rakyat. Hal ini berdasarkan defenisi yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2017 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Oleh sebab itu, kewajiban ini akan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk menikmati atau menggunakan fasilitas umum hasil pembayaran pajak tersebut. Sifat dari pajak yang bersifat memaksa ini yang harus membuat kita suka tidak suka harus membayar pajak.

Nahhhh, tidak sedikit dari kita yang sangat malas untuk melakukan pelaporan SPT pajaknya karena alasan prosedur yang sulit. Tidak lain lagi bagi pekerja yang malas dengan alasan oara pekerja tidak perlu lagi melaporkan SPT karena pajak penghasilannya sudah dibayarkan oleh perusahaan atau intinya mereka sudah membayar kewajibannya tanpa melakukan pelaporan kembali. Berbagai alasan ini merupakan wujud pelaporan untuk memastikan perhitungan pajak tersebut sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika kita membahas mengenai Denda yang merupakan bentuk sanksi, Dirjen Pajak sudah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Pajak. Denda pajak pada perusahaan tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , aturan ini berkaitan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berikut ini sanksi administrasi yang tidak melaporkan SPT tahunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pasal 7

  • Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Kita sebagai wajib pajak pribadi ataupun perusahaan tidak hanya dituntut untuk mematuhi pembayaran pajak tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaporakan SPT Tahunan sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini agar kita terhindar dari konsekuensi bagi wajib pajak yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian.

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Anda mungkin juga berminat