Salah Menafsirkan Ketentuan Pasal 170 K.U.H.P.

Sumber Foto : http://elsam.or.id

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Tangerang
Nomor Register: 114/Pid/S/1989/PNTNG
Tanggal Putusan : 8 Agustus 1989

Pengadilan Tinggi di Bandung
Nomor Register: 411/Pid/S/1989/PT
Tanggal Putusan: 11 September 1989

Mahkamah Agung RI
Nomor Register: 2198. K/Pid/1989
Tanggal Putusan : 17 Maret 1990

Catatan Redaksi:

Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas kita dapat mengangkat
Abstrak Hukum” Sbb:

Pasal 170.K.U.H.P,  haruslah ditafsirkan bahwa unsur kekerasan yang
dilakukan secara bersama-sama didepan umum “ terhadap orang itu”
tidak harus selalu ditunjukan kepada orang yang berstatus sebagai
funksionaris (Pejabat) dalam rangka menjalankan tugas Ketertiban
Umum. Akan tetapi dapat juga, kekerasan tsb ditunjukan kepada
orang lainnya yang bukan berstatus pejabat (orang biasa/swasta)
atau ditunjukan terhadap barang.

bahwa unsur kekerasan terhadap orang didalam pasal 170 K.U.H.P.,
tidak membedakan apakah orang itu berstatus sebagai pegawai
negeri atau bukan. (vide H.R. tgl.27 April 1896. W .6806)

Demikian catatan redaksi atas kasus ini.

Sumber :
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VI No. 64.JANUARI.1991 Hlm.88

Naskah Putusan : Tersedia
WA/SMS : 0817250381

Anda mungkin juga berminat