PUTUSAN “P.K” DIBATALKAN MA-RI PERKARA DIPERIKSA ULANG KEMBALI HINDARI KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM (SENGKETA TANAH SULTAN DELI)

Kategori : MAHKAMAH AGUNG (MA)

Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta

Nomor : 076/G/1991/PT.TUN.JKT

Tanggal : 16 September 1993

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 113/B/1993/PT.TUN.JKT

Tanggal : 29 Oktober 1994

Mahkamah Agung RI- (Kasasi)

Nomor : 56.K/TUN/1995

Tanggal : 15 Desember 1995

Mahkamah Agung RI- (Peninjau Kembali)

Nomor : 27 PK/TUN/1996

Tanggal : 26 Juni 1997

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung dalam “Peninjau Kembali” tersebut diatas dapat diangkat Abtrak Hukum sebagai berikut:
  • Tanah Swapraja memberikan hak kepada penguasa Swapraja ic-Swapraja Sultan Deli. Dengan hapusnya Swapraja tersebut, maka tanah swapraja menjadi tanah negara yang penguasaannya ada pada Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri/Menteri Agraria cq. Dir.Jen Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka konversi hak tanah berdasar U.U.P.A. No.5/tahun 1960, maka Grant Sultan dirubah menjadi salah satu “hak baru”, yang mengaturnya ada pada Menteri Agraria.
  • “Surat Keputusan” yang diterbitkan oleh Badan/”Pejabat TUN” dalam kasus diatas, yaitu:
  • No.78/HP/DA/87 tentang hak Pengelolaan Tanah
  • Sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia.
  • Sertifikat HGB No 1/1990.
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/MBU/1990 telah diterbitkan sesuai dengan peraturan hukum atau tidak melanggar pasal 53 ayat (2) UU o.5/1986.
  • Objek gugaatan pada PERATUN adalah “Keputusan” Badan/Pejabat TUN yang konkrit, individual; final dan berakibat merugikan kepentingan subjek hukum yang menerima keputusan tersebut. Dalam UU No.5/1986 yang menjadi dasar hukum “PERATUN” ex pasal 1 ayat (6) tidak mengenal subjek hukum sebagai “Turut Tergugat” (yang dalam kasus diatas Yayasan YASAU dan PT. Taman Malibu Indah, masing-masing sebagai “Turut Tergugat I dan II”).
  • Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.56.K/TUN/1995 dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No.27.PK/TUN/1996, karena Putusan Kasasi aquo dinilai telah memutuskan
  • Memuat amar putusan yang melebihi dari tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatannya, hal ini merupakan pelanggaran atas pasal 67 huruf “c” UU No. 14/tahun 1985 (vide pasal 178 ayat (2) (3) H.I.R).
  • Mahkamah Agung dengan susunan Majelis Hakim yang “baru” berwenang membatalkan putusan Majelis Mahkamah Agung “sebelumnya”, yang diketuai Sarwata, SH yang dinilainya mengandung konflik kepentingan Hakim, baik langsung atau tidak langsung, karena Ketua Majelis yang sebelumnya adalah mantan Dir.Jen Agraria Departemen Dalam Negeri yang menerbitkan “Surat Keputusan” (cq No. 78/HP/DA/87 tanggal 25 Agustus 1987) yang dalam perkara yang diadili ini, adalah menjadi “objek gugatan” yang dituntut Penggugat untuk dinyatakan tidak syah menutut hukum.

Pembatalan putusan “Peninjau Kembali” Mahkamah Agung dan diikuti dengan “pemeriksaan ulang” oleh Majelis Hakim yang “Baru” dilandasi oleh dasar hukum pasal 41 jo 42 UU No. 14/tahun 1985 jo pasal 79 UU No.5/tahun 1986.

  • Dalam pasal 41 ayat (1) (2) (4) UU 14/tahun 1985, Hakim harus diganti, bila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri, sedang perkara telah diputus, maka putusan tersebut adalah batal, dan perkara wajib segera diperiksa ulang dengan Majelis Hakim yang lain.
  • Demikian catatan dari putusan diatas.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.227. TAHUN. XIX. AGUSTUS.2004. HLM.4

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG (MA)

Anda mungkin juga berminat