Putusan Bebas Korupsi B.K.K.N.N.

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Banjarmasin
Nomor Register: 1/1983/Pid.B (Korupsi)
Tanggal Putusan: 13 Oktober 1983

Pengadilan Tinggi di Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Nomor Register: 73./1983/Pid
Tanggal Putusan: 11 Januari 1984

Mahkamah Agung RI
Nomor Register: 319.K/Pid/1984
Tanggal Putusan: 30 Mei 1985

Catatan Redaksi:

• Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah agung
  yang membenarkan putusan judex faxti (Pengadilan Negeri) adalah
  demikian:
  ”Seorang Kepala Kantor yang bukan Pimpinan Proyek (PIMPRO)
  yang menjalankan kebijaksanaan berupa meminjam pakai sebagai Dana
  Anggaran Proyek tertentu untuk melaksanakan dan membiayai proyek
  lainnya yang belum tersedia anggarannya, kemudian Dana Anggaran yang
  dipinjam ini setelah dipakai lalu dikembalikan lagi kepada Proyek yang
  demikian itu, tidak dapat dipertangung jawabkan secara Hukum Pidana,
  sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi.”
• Dalam putusan Hakim Pertama yang membebaskan terdakwa dari segala
  dakwaan, ex pasal 191 (1) KUHAP tersebut diatas, ternyata dalam diktum
  putusannya tidak dikaitkan dengan pasal 97 (1) (2) KUHAP yang mengatur
  tentang hak terdakwa atas rehabilitasi.
• Demikian catatan redaksi

Sumber :
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun V  No.50.NOVEMBER.1989. Hlm.110

Naskah Putusan : Tersedia
WA/SMS : 0817250381