Protes Non Akseptasi Wesel Dan Wanprestasi

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Negeri

No. 66/1979/G , tgl 5 November 1979.

Pengadilan Tinggi 

No. 429/1981/Pdt, tgl 20 Januari 1982.

Mahkamah Agung RI

No. 1695 K/Pdt/1984, tgl 23 Mei 1986

Catatan :

Pengadilan Negeri

  • bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sbb :
  • bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bercabang dua jalan yaitu disatu pihak ia menuntut atas Peraturan yang ada di dalam B.W. Tetapi lain pihak, Penggugat di dalam surat gugatannya juga menggunakan peraturan yang ada di dalam W.v.K. untuk protes non akseptasi dan non betaling suatu wesel, tetapi tenggang waktunya tidak sesuai dengan pasal 143 W.v.K.
  • bahwa mengenai surat wesel hanya ada satu jalan penyelesaian yang diatur di dalam W.v.K. dan tidak menggunakan peraturan B.W.

Pengadilan Tinggi 

  • bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan, dengan alasan yang intinya sbb :
  • bahwa surat wesel tersebut telah diakseptir oleh Tergugat dan telah dilakukan protest non betaling, sehingga telah dipenuhi syarat menurut hukum.
  • bahwa dengan demikian, maka Tergugat telah mempunyai suatu hutang kepada Penggugat. Karena Tergugat belum juga membayar hutangnya itu, maka Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar hutang tersebut dengan dibebani bunga.
  • bahwa pendirian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pasal 1 W.v.K. jelas menyebutkan bahwa peraturan B.W. berlaku atas semua materi W.v.K, selama hal ini oleh W.v.K. tidak khusus diatur secara lain. Dengan alasan ini, maka pertimbangan Hakim Pertama tidak dapat dibenarkan.

Mahkamah Agung R.I.

  • bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena amar putusannya telah bertentangan dengan pertimbangannya yang menyeburtkan bahwa  permohonan banding tidak dapat diterima karena tidak ada surat kuasa khusus untuk mohon banding.
  • bahwa Perjanjian antara Warga Negara R.I. dengan Orang Asing, tidak dapat bergitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang objectnya berada di wilayah Indonesia.
  • bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, dengan mengambil alih putusan Hakim Pertama.
  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat ABSTRAK HUKUM sebagai berikut :
  • Menurut Hukum Adat Minangkabau, Harta Pencaharian adalah Harta yang diwariskan kepada anak-anak, dan bukan kepada anak kemenakan.
  • Perbuatan Hukum Hibah atas Harta Pencaharian yang merupakan satu-satunya harta kekayaan/harta warisan dari almarhumah kepada anak kemenakan, yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris, adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.18.Tahun. II. Maret.1987. Hlm. 54.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI.

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

 

Anda mungkin juga berminat