Prosedural Pergantian Nama

Sumber foto : https://cdn-image.hipwee.com/wp-content/uploads/2018/07/hipwee-nam3-640×334.jpg

Pergantian nama merupakan satu dari sepuluh perisitiwa penting yang dialami setiap warga negara Indonesia (WNI) merupakan sebagaimana pada alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

“Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Peristiwa penting ini wajib dilindungi  dan diakui oleh negara, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Setiap prosedural pelaksanaan perubahan pencatatan nama, ada persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon di Disdukcapil setempat. Seperti yang dijeaskan didalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pada dasarnya, perubahan nama ini pertama-tama dilaksanakan berdasarkan ketetapan oleh Pengadilan Negeri tempat kediaman hukum pemohon. Lalu perubahan ini dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Diharapkan agar setiap penduduk yang sudah melakukan pelaporan Peristiwa penting ini yakni perubahan nama, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang secara jelas dapat kita lihat didalam pasal 90 ayat 1 huruf j dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

j . perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur mengenai persyaratan perubahan nama penduduk ini yang secara jelas di jelaskan dalam pasal 53 yang menyebutkan :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

  1. salinan penetapan pengadilan negeri;
  2. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  3. KK;
  4. KTP-el; dan
  5. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Nah semoga sahabat yuridis sudah tahu prosedural pergantian atau perubahan nama yang di atur negara kita. Jadi, apabila dari sahabat yuridis ada yang ingin melakukan pergantian nama maka dapat mengikuti tata cara diatas. Salam Yuridis.id

Sumber :

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Anda mungkin juga berminat