PROBLEMA YURIDIS SURAT PENGAKUAN HUTANG

Pengadilan Negeri Klaten :

No. 129/Pdt/G/1991/PN.Klt, Tanggal 10 Juni 1992

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Semarang:

No. 436/Pdt/1992/PT.Smg., Tanggal 10 September 1992

Mahkamah Agung RI

No. 456 K/Pdt/1993, tanggal 13 Juni 1997.

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Transaksi bisnis dalam kasus ini adalah hubungan hukum jual-beli. Karena itu, “uang komisi” yang dituntut oleh penjual kepada pembeli, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.
  • Yang menarik dalam kasus ini adalah pertimbangan hukum dari hakim pertama, yang telah membatalkan Surat Pengakuan hutang secara sepihak dibawah tangan (onderhand) dengan alasan telah terjadi apa yang disebut : “penyalahgunaan kekuasaan, atau misbruik van omstandingheden (undue influence)- Willsgebrek- dalam suatu perjanjian, yang menurut yurispudensi dapat membatalkan perjanjian. (ex pasal 1320 (1) B.W)
  • Demikian catatan kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 153. Tahun. XIII. November. 1998. Hlm. 23.

PUTUSAN TERSEDIA : PENGADILAN NEGERI

Ketikan ; Tidak Tersedia

Anda mungkin juga berminat