Majalah Varia Peradilan Cover

Problema Juridis Organ Tubuh Wanita

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Ende

Nomor : 21 Pid/B/ 1984

Tanggal : 23 Maret 1985

Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor : 24/Pid/B/ 1985/

Tanggal : 31 November 1985

Mahkamah Agung RI

Nomor : 481.K/Pid/ 1986

Tanggal : 28 Oktober 1989

Catatan :

  • Dari putusan Majelis Mahkamah Agung RI tsb di atas, dapat dicatat beberapa hal menarik :
  • Bahwa putusan majelis Mahkamah Agung tsb diatas, (perkara No. 481. K/Pid/1986 tgl 31 Agustus 1989), berpendirian bahwa alat vital (kemaluan) wanita, tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu “barang”, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 378 KUHPidana. Pendirian ini sama dengan pendirian majelis Mahkamah RI yang mengadili perkara/kasus serupa yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 52.K/Mil/1987, tgl 12 Februari 1988 (periksa Varia Peradilan Tahun III/No. 34 Juli 1988).
  • Pakar ilmu hukum, Prof Dr. Moh. Koesnoe, S.H. dalam suatu diskusi berpendirian hampir sama yaitu : bahwa selama wanita itu masih hidup, maka kemaluan wanita tidak dapat dianggap sebagai “barang” yang dapat menjadi object hukum. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada prakek perdagangan kemaluan wanita dalam bentuk pelacuran namun kemaluan wanita tersebut tetap merupakan bagian individualitas dari wanita sebagai orang (subject hukum), karena organ tubuh ini bersenyawa dengan organ tubuh lainnya. Baru menjadi object hukum, setelah ia meninggal dunia.
  • Dengan demikian sampai saat ini telah ada dua putusan Mahkamah Agung RI yang berpendirian : bahwa alat vital (kemaluan) wanita, tidak dapat diartikan sebagai “barang”, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana.
  • Terhadap perbuatan tercela ini, pelaku dapat didakwa melakukan pelanggaran Hukum Adat Pidana, dengan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 (3) b. Undang-undang Darurat No. 1/1951; L.N. Nr. 9/1950 tgl. 13 Januari 1951.
  • Sebagai bahan perbandingan, perlu dicatat disini adanya kasus serupa yang pernah terjadi pada 1980 telah diadili oleh Pengadilan Negeri di Medan dan putusannya dimohonkan pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Medan yaitu : putusan Pengadilan Negeri Medan No. 571/KS/1980 tgl 5 Maret 1980 dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 144/Pid/1983 tgl 8 Agustus 1983. Putusan ini tidak dimohonkan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI.
  • Putusan Pengadilan Tinggi Medan tsb, pada intinya terdakwa (Pria) dinyatakan bersalah melakukan delict : Penipuan, ex pasal 378 KUHPidana, dengan pertimbangan demikian:
  • Bahwa unsur “barang” dalam pasal 378 KUHPidana ditafsirkan secara luas, sehingga pengertian “barang” termasuk pula pengertian “jasa”.
  • Bahwa sesuatu yang melekat bersatu pada diri tubuh seseorang (kemaluan), juga termasuk pengertian “barang”, yang dalam Bahasa Tapanuli dikenal istilah, “BONDA”, yang artinya adalah “barang”, yang tidak lain adalah “kemaluan”. Sehingga bilamana gadis menyerahkan kehormatannya kepada pria, maka samalah artinya gadis tsb menyerahkan “bonda” (barang) kepada pria tersebut.
  • Bahwa dengan penafsiran secara luas ini, maka unsur “barang” di dalam pasal 378 KUHPidana, telah dapat dipenuhi dalam kasus ini, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan delict : penipuan.
  • Dalam praktek putusan ini banyak diikuti oleh para penegak hukum untuk menjerat pria yang berhasil menyetubuhi gadis dengan janji akan dikawini, tetapi akhirnya pria ingkar janji, dan gadis menjadi korban yang merana seumur hidupnya.
  • Untuk lebih jelasnya, putusan Pengadilan Tinggi di Medan mengenai kasus ini, dapat pula dibaca dalam edisi ini.
  • Demikian beberapa catatan terhadap kasus tsb.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.55. Tahun. V. April 1990. Hlm. 11-12

Putusan Tersedia :  Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Anda mungkin juga berminat