Pidana Tambahan Pencabutan Hak

Kategori : Putusan Penting

Putusan Mahkamah Agung 537 K/Pid.Sus/2014

Kaidah Hukum :

1. Pidana Tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik lakay dijatuhkan kepada Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa, menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.