PERTANGGUNG JAWABAN JURIDIS KESALAHAN HAKIM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PERADILAN

Pengadilan  Negara Jakarta Pusat

No.237/1983/Pdt/G. Tgl 12 Maret 1983

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No.652/Pdt/1983, tgl 31 Maret 1984

Mahkamah Agung RI

No.1975.K/Pdt/1984, tgl 21 December 1985

Mahkamah Agung RI

No. 319.P.K./Pdt/1986, tgl 7 September 1988

Catatan Redaksi

  • bw masalah juridis tentang apakah kesalahan/kekeliruan Hakim sewaktu melakukan tugas judisial nya dapatkah dijadikan  dasar untuk mengajukan gugatan perdata gantirugi “Onrectmatige overheidsdaad” ex pasal 1365 B.W. ternyata tidak diatur dalam perundang-undangan.
  • Bw mengenai masalah ini pernah diputuskan Hoge Raad dalam NJ 1972/no.137- tgl. 3 December 1971 yang intinya menentukan:” oleh karena telah disediakan” upaya hukum” (-banding-kasasi-peninjauan kembali-) oleh undnag-undang, maka mereka yang tidak berhasil dalam gugatan perdata nya adalah tidak dapat dibenarkan bilamana mereka mengajukan gugatan baru terhadap negara berdasarkan atas pasal 1365 B.W Hal yang demikian ini disertai syarat bahwa hakim yang dalam melakukan tugas judisial nya itu dilandasi oleh itikad baik.
  • Juga dalam Komperensi Para Ketua Mahkamah Agung Se Asia dan Pasific, Ketua Mahkamah Agung RI waktu itu Prof. Oemar Seno Adji SH berpendirian yang sama dalam suatu makalah yang berjudul “Sefequards of the Judiciary.
  • Bw dari perkara perdata tersebut diatas melalui putusan Mahkamah Agung RI, dapat ditarik suatu “kaidah Hukum” yang berbunyi:
  1. menurut sistim dan struktur Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah diatur suatu “upaya hukum” terhadap putusan Hakim, sehingga bilamana Hakim dalam menjalankan tugas peradilan putusan Hakim, sehingga bilamana Hakim dalam menjalankan tugas peradilan nya (memberi putusan) terdapat kesalahan/kekeliruan dalam putusannya itu, maka ia dapat dugugat secara perdata, ex pasal 1365 B.W.
  2. “berdasarkan atas “Azas Kebebasan Hakim”, maka Negara atau Pemerintahan atau Mahkamah Agung, juga tidak dapat dimintai pertanggung jawab atas kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya berdasar atas pasal 1365 B.W (Onrechtmatige overheidsdaad).

Demikian catatan kecil redaksi

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 41. Tahun. IV. Februari. 1989.  Hlm.7

Anda mungkin juga berminat