Perselingkuhan Suami-Istri Sanksi Adat Hapuskan Penuntutan Jaksa

Oleh Tim Yuridis.id Pada Rabu, 27 Mei 2020 - 12:01 pm

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Poso

No.83/Pid.B/1994, tanggal 28 Februari 1995

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu

No. 23/Pid.B/1995/PT.Palu, tanggal 30 Januari 1996.

Mahkamah Agung RI

No. 984.K/Pid/1996, tanggal 15 November 1996

Catatan Redaksi:

Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat “abstrak hukum” sbb :
Perbuatan perselingkuhan suami-istri dengan pihak lain selama ini di kenal dengan kualifikasi delik perzinahan, ex pasal 284 K.U.H.P. dari kasus ini bahwa bilamana pelaku (deder) telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku Dewan Adat, dimana Hukum Adat masih dihormati dan hidup subur di dalam masyarakat adat yang bersangkutan, maka Penuntutan Jaksa terhadap para pelaku (deder) ex pasal 284, K.U.H.P. secara juridis, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Undang-Undang Nomor. 01/Drt/1951, pasal 5 (3) sub “b” telah mengatur hubungan antara delik adat dengan delik dalam K.U.H.P.
Demikian catatan atas kasus ini

Sumber:

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIII.No.151.April.1998.Hlm 27.

Naskah Putusan : Tersedia (PT dan MA)

HUBUNGI WA: 0817250381