Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Berada Di LAPAS Tanpa Kuasa Hukum

Sumber Foto : http://justitia-int.org

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Berada Di LAPAS Tanpa Kuasa Hukum? Simak Penjelasan berikut ini :

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana yang berada di LAPAS tanpa kuasa hukum, mengajukan PK melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan (KALAPAS), tidak dibenarkan menurut Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Dalam hal permohonan PK diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di luar daerah hukum pengadilan pengaju dan tanpa kuasa hukum diajukan melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara ke pengadilan pengaju mendelegasikan dan disertai berkas asli kepada pengadilan tempat terpidana menjalani pidananya untuk menerima permohonan PK tersebut dan memeriksa alasan permohonan PK. Berkas perkasa peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung.

Sekian, semoga bermanfaat 🙂

Sumber : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

Anda mungkin juga berminat