Perkawinan Batal Demi Hukum

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Bandung

No. 338/Pdt. G/1989/PN.Bdg, tgl 15 Mei 1990

Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

No. 350./Pdt/ 1990/PT.Bdg. tgl 8 Juni 1991

Mahkamah Agung RI

No. 441. K/Pdt/1992. tgl 17 September 1996.

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tsb diatas, dapat diangkat ABSTRAK HUKUM sebagai berikut:
  • Terjadinya perkawinan ex pasal 11 P.P no.9/Tahun 1975 dibuktikan oleh Akta Perkawinan yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Bilamana dikemudian hari ternyata salah satu pihak (suami) memberikan data-data yang diharuskan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan perkawinan tsb, ternyata ada data yang tidak benar, maka pihak istri berhak menuntut supaya perkawinan tsb dinyatakan batal demi hukum.
  • Suami yang telah memberikan data-data yang tidak benar untuk dimasukan dalam Akta Perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksakan tidak syah dan secara juridis dinyatakan batal demi hukum. Perkawinan ini dianggap tidak pernah ada.

Konsekwensi juridis selanjutnya adalah bahwa gugatan tentang perwalian anak,- pembagian Harta

Bersama,- harus dinyatakan tidak dapat diterima.

  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 154. Tahun. XIII. Juli . 1998. Hlm. 46.

Putusan Tersedia :  Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi

Anda mungkin juga berminat