Pergantian Ketua Umum Badan Hukum Koperasi Tidak Menghapuskan Tanggung Jawab Juridis

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Surakarta :

No. 74 /1990 / Pdt. G} / P.N.Ska. tgl 1 Nopember 1990.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

No. 150 /Pdt /1991/PT.Smg tgl. 8 April 1991

Mahkamah Agung RI:

No. 2134.K / Pdt /1991 tgl 29 Juni 1994.

Catatan :

Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dapat diangkat ABSTRAK HUKUM sbb :

  • Pusat Koperasi Simpan Pinjam Uang (Puskopin) sebagai Badan Hukum diketuai oleh Iman Djuari yang telah meminjam uang sebagai tambahan modal untuk kegiatan Puskopin kepada Penggugat. Sementara uang pinjaman Puskopin tsb belum dikembalikan kepada Penggugat, maka Ketua Puskopin Iman Djuari meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh Totok (Tergugat II) sebagai Ketua Umum yang baru. Meskipun Ketua Umum yang baru ini secara nyata tidak melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan penggugat, namun dalam hal kedudukannya sebagai Ketua Umum yang menggantikan yang wafat maka, secara juridis, para Tergugat tetap harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman uang tsb untuk dan atas nama Puskopin kepada Penggugat. Meskipun tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar yang menyebutkan bahwa kedudukan dari Badan Hukum tsb adalah di kota Semarang, namun berdasar pada kenyataan yang ada terbukti bakwa kedudukan kantornya dan segala aktivitasnya sehari hari ternyata berada di Kota Surakarta maka domicili Badan Hukum itu ditafsirkan di kota Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili perkara ini.

Demikian catatan dari kasus tersebut diatas.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 136. Tahun.XII.Mei. 1997. Hlm. 11-12.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI

Anda mungkin juga berminat