“Peraturan Pemerintah No. 19/ Tahun 2000” Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi Tidak Sah

Kategori : Putusan Terpilih

Mahkamah Agung RI:

No. 03.P/HUM/2000, tanggal 23 Maret 2001.

Catatan :

  • Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :
  • Presiden/Pemerintah menurut pasal 5(2) UU Dasar 1945 serta TAP MPR No. III/MPR/200, berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah (P.P) untuk melaksanakan Undang-undang. Dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Presiden/Pemerintah, tidak hanya memperhatikan “doelmatigheid” saja, melainkan juga harus sesuai dengan “asas rechtsmatigheid : (legalitas) dalam arti P.P tidak boleh bertentangan dengan materi Undang-undang sebagai peraturan unduknya (primary Rule). Disamping itu menurut doktrin Peraturan hukum yang lebih rendah (Peraturan Pemerintah) sebagai secondary rule harus mengingat :

– tidak mengubah materi yang ada dalam peraturan induknya (Undang-undang).

– tidak menambah – tidak mengurangi.

– tidak menyisipi dengan suatu aturan baru.

– tidak me-modifikasi materi dan pengertiannya yang telah ada dalam peraturan induknya (Undang-undang)

  • Mengacu pada kriteria diatas, maka Peraturan Pemerintah No.19/tahun 200 terbukti memuat materi sebagai berikut :

– Tim Gabungan Pemberantasan  Pidana Korupsi dalam P.P No.19/tahun 2000 adalah bersifat permanen, yang menurut UU No. 3/ tahun 1999 bersifat tempoir, insidentil, kasuistis;

– Dalam Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam P.P No. 19/tahun 2000 selain unsur instansi Kejaksanaan dan Kepolisian, memasukkan pula “Unsur Masyarakat” yang diberi wewenang penyidikan. Hal yang demikian itu harus diatur dalam materi Undang-undang.

– Dalam pasal 12 (4) P.P No, 19/tahun 2000 memberi kewenangan kepada Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menetapkan “Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3”, hal ini merpakan perluasan kewenangan yang harus dituangkan dalam Undang-Undang.

– Diaturnya perluasan dan/atau pemekaran wewenang didalam P.P No. 19/tahun 2000 tersebut diatas, ternyata tidak ada dasar hukumnya berupa “suatu delegated legislation” dalam Undang-undang No. 31/tahun 1999.

  • Fakta/keadaan tersebut diatas membawa konsekwensi yuridis bahwa P.P No. 19/tahun 2000 telah terbukti mengandung aturan hukum yang bersifat menambah, memperluas, yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Ratio Legis dengan Undang-undang No. 31/tahun 1999, sehingga secara yuridis keberadaan Peraturan Pemerintah (P.P) No. 19/tahun 2000 adalah tidak sah dan tidak berlaku umum dan harus segera dicabut dalam waktu 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut disampaikan kepada Pemerintah/Presiden. Bila tidak dilaksanakan pencabutan, maka Peraturan Pemerintah tersebut demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.
  • Demikian catatan dari putusan diatas.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 188. Tahun. XVI. Mei. 2001. Hlm. 13-14.

Putusan Tersedia : Mahkamah Agung RI

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat