PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 )

Sumber foto: merdeka.com

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara
tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik
yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang
berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia melalui Sidang Disiplin.

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat
negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan politik praktis;
c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
kepentingan negara;
e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian
Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada
dalam ruang lingkup kekuasaannya;
g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat
hiburan;
h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
i. menjadi perantara/makelar perkara;
j. menelantarkan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dilarang:
a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
k. memanipulasi perkara;
l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
m. mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat
dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga
mengubah arah kebenaran materil perkara;
o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan
kerugian bagi pihak yang dilayani;
q. menyalahgunakan wewenang;
r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.


PP No.2 TH 2003
Anda mungkin juga berminat