Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Menurut Hukum Positif Indonesia

Sumber foto : https://cdn2.boombastis.com/wp-content/uploads/2017/03/surat-ijin-penggunaan-senjata-api.jpg

Pelaku kejahatan  Indonesia sudah mengalami perkembangan terhadap modus operandi serta peralatan yang digunakannya pun sudah mengalami peningkatan. Misalnya saja pada zaman dahulu, para pelaku kejahatan ini hanya menggunakan kayu balok panjang untuk menyerang korbannya serta ada yang menggunakan senjata tajam dan bahkan mereka sudah mulai berani memakai senjata api. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana cara si penjahat mendapatkan senjata api tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan senjata api harus melewati berbagai tahap sebagai persyaratan kelayakan pemakaian senjata api.

Seperti yang dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 mengatur mengenai perizinan untuk mendapatkan pemakaian senjata api. Oleh sebab itu, baik itu perorangan (orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu) dapat memberikan izin untuk memiliki senjata api dengan batasan-batasan tertentu, izin ini dapat dilihat didalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia untuk mendapatkan pemakaian senjata api yang menyatakan bahwa :

  1. Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada :

a. instansi pemerintah non Kemhan dan TNI;

b. badan hukum nasional Indonesia tertentu;

c. perorangan;

d. kapal laut Indonesia; dan

e. pesawat udara Indonesia.

Tidak hanya diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia mengenai pemakaian senjata api yang dapat kita lihat didalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang bukan anggauta Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

2. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat idzin.

3. Yang berhak memberi surat idzin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Pemberian izin serta pengawasan senjata api sejalan dengan pemberian izin terhadap bahan peledak dan senjata tajam. Untuk mendapatkan izin ini menjadi wewenang Polri dalam rangka menjalankan tugas pokok polri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangankan syarat untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api ini diatur didalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan Yang digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya menyatakan bahwa :

(1) Izin kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan prosedur:

a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

1. surat permohonan;

2. fotokopi surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik dan Amunisi yang dimiliki;

3. surat keterangan catatan kepolisian; dan

4. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (dua kali enam) masingmasing 2 (dua) lembar.

b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan;

c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi;

d. pemohon mengajukan surat permohonan izin kepemilikan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin kepemilikan setelah memenuhi persyaratan, dalam bentuk:

1. buku pas untuk kepemilikan senjata api; dan

2. kartu izin untuk kepemilikan semprotan gas dan alat kejut listrik.

(2) Buku Pas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 harus didaftarkan kepada Kepolisian Daerah setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerbitan izin dan penyerahan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri.

Penggunaan Senjata api, amunisi bahkan mesiu sekalipun menjadi alat untuk membela diri, memperhatankan kedaulatan Negara dan penegakan hukum. Dengan adanya keberbagaian syarat yang sangat sulit untuk mendapatkan izin pemakaian senjata api ini tetapi masih saja penggunaannya yang disalahgunakan hingga menggangu ketertiban umum. Tentu saja hal ini mengkhawatirkan kita sebagai warga Negara, karena contohnya saja beberapa tindak pidana seperti pencurian bahkan tindak pidana terorisme sudah menggunakan senjata api untuk menjadi alat melakukan penyerangan.

Karena penyalahgunaan senjata api ini sudah semakin beredar luas pemakaian, oleh sebab itu agar kita dapat mengetahui hukuman mengenai penyalahgunaan senpi dan lebih berhati-hati menggunakannya. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku yang menyalah gunakan senpi dapat dilihat didalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api yang menyatakan :

Pasal 13.

Surat idzin pemakaian senjata api (termasuk idzin sementara) dapat dicabut oleh fihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.

Pasal 14 ayat (1)

1. Barang siapa dengan sengaja :

a. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2, atau

b. sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai senjata api tidak dengan surat idzin tersebut dalam pasal 9.

c. melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas.

Memang sanksi yang diberikan terlihat kecil, tetapi sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan untuk berpikir secara baik maka kita dapat menggunakan sesuatu terutama senjata api pada tempatnya dan jangan pernah menggunakannya untuk melakukan tindak pidana. Salam Yuridis.id

Sumber :

  • Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api
Anda mungkin juga berminat