Pentingnya Suatu Perjanjian Utang Piutang Harus Dibuat Secara Tertulis

Sumber Foto : knews.kg

Seperti yang kita ketahui secara umumnya bahwa bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian lisan ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak), Perjanjian lisan menurut hukum adalah sah dan mengikat selama memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian yakni para pihak sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik yang pada dasarnya perjanjian lisan dibuat atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu agar terbentuknya persetujuan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni :

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang.

 Sedangkan perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis terdiri :

1.        Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

2.        Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

3.        Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaril. Akta notaril adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.

Dalam kaitannya dengan alasan suatu perjanjian Utang Piutang harus dibuat secara tertulis adalah untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak yang berjanji. Kelemahan pada perjanjian secara Lisan saja dapat menimbulkan apabila debitur (pihak yang berutang) ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian dan malah berbalik menuduh Kreditur (orang yang memberi pinjaman/utang) mengada-ada, maka dalam hal seperti ini Kreditur akan sulit membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan resiko uangnya hilang. Beda halnya apabila ada saksi yang disediakan untuk melihat atau mengetahui perjanjian utang piutang itu yang bisa digunakan sebagai kesaksian sebagai bukti. Keterangan saksi dipersidangan saat melakukan pembuktian juga dipertimbangkan, hal ini yang dapat kita lihat pada ketentuan mengenai alat pembuktian ini dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

Pasal 1866

Alat pembuktian meliputi:

bukti tertulis;

bukti saksi;

persangkaan;

pengakuan;

sumpah.

Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.

 

Tetapi fakta yang kita lihat sidang pembuktian pada umumnya yang lebih mengutamakan alat bukti surat, penggunaan saksi inipun digunakan apabila tidak memiliki bukti surat.

Pada saat ini, sudah jarang kita temui masyarakat yang melakukan perjanjian utang piutang tanpa dibuatnya perjanjian tertulis dengan objek pinjam – meminjam yang cukup besar. Lain halnya apabila terjadi pinjam meminjam yang nilai nominalnya hanya Rp. 25.000 atau Rp. 100.000 dengan kemungkinan masih bisa dilakukannya tanpa adanya perjanjian tertulis.

Sumber :

Anda mungkin juga berminat