Penjualan Tanah Jaminan Utang

Hak Cipta Foto : Irawan Harahap

Putusan:

Pengadilan Negeri di Bangkinang

No. 11/1985/Pdt/G/,  tanggal 8 Juli 1986

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru

No. 61/Pdt/1986/PTR, tanggal 12 Januari 1987

Mahkamah Agung RI

No. 2660 K/Pdt/1987, tanggal 27 Februari 1989

Abstrak Hukum:

Dalam suatu hutang piutang uang yang oleh debitur diberikan jaminan tanah dengan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada kreditur, bilamana kemudian ternyata debitur lalai membayar hutangnya tersebut, – (meskipun kreditur memegang “surat kuasa mutlak” yang diberikan oleh debitur) – maka penjualan tanah jaminan ini harus dilakukan melalui cara pelelangan umum setelah memperoleh izin dari pengadilan. Penjualan tanah jaminan hutang yang tidak demikian itu adalah tidak sah dan batal menurut hukum.

Yang masih perlu dipertanyakan dalam kasus ini bagaimana status hukum para pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah ini dihadapan pejabat PPAT?

Demikian catatan  kami

 (Ali Boediarto)  

Pemilihan naskah dilakukan oleh Irawan Harahap, S.H., S.E., CLA

Pengetikan dilakukan oleh tim Kantor Hukum Irawan Harahap & Rekan

Sumber : Varia Peradilan (Majalah Hukum) Tahun IV No. 47, Agustus 1989, Hlm. 97

Anda mungkin juga berminat