Pengertian Juridis Sahnya Perkawinan

Sumber Foto : supershendeti.com

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Bale Bandung

Nomor Register: 237/Pid/S/1987/PN.BB.
Tanggal Putusan : 4 April 1988.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

Nomor Register: 104/Pid/S/1988/PT.
Tanggal Putusan : 4 Juli 1988

Mahkamah Agung RI

Nomor Register: 2147.K/Pid/1988
Tanggal Putusan : 22 Juli 1991

Catatan Redaksi:

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, kita dapat menarik
    ”Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Suatu Perkawinan – Akad Nikah – yang dilangsungkan menurut Agama Islam, tanpa diawasi atau tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan(P.3.N) yang diangkat oleh Menteri Agama RI atau Pegawai yang ditunjuk olehnya, adalah tetap syah, asalkan nikah tersebut telah memenuhi aturan Syariah Islam. (Pasal 2 U.U. No.1/1974.)
  • Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, pada prinsipnya menganut azas monogami, dengan pengecualian tertentu. Sehingga, seorang pria yang masih terikat dalam suatu perkawinan tidak diizinkan kawin lagi tanpa persetujuan istrinya dan tanpa izin Pengadilan Agama ex pasal 3 Jo 4
    Jo 5 Undang-Undang tersebut.
  • Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, maka Pasal 279 (1) K.U.H.Pidana dapat diterapkan terhadap mereka yang semula tidak tunduk pasal 27 B.W.
  • Demikian catatan yang dapat diangkat dari kasus ini.

    Sumber :

    Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VII. No.77.FEBRUARI.1992. Hlm.53

 

Naskah Putusan : Tersedia
WA/SMS : 0817250381

 

Anda mungkin juga berminat