Pengaturan Hukum Yang Menjerat Pelaku Prostitusi Online

Sumber Foto : http://cdn2.tstatic.net/wartakota/foto/bank/images/prostitusi-online-ilustrasi.jpg

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelacuran berasal dari kata lacur yang berarti
malang, celaka, sial, gagal, dan buruk laku. Pelacur adalah wanita yang melacur, wanita
tunasusila, atau sundal. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur atau
persundalan. Kita tahu bahwa Prostitusi merupakan sebuah tindakan yang terhinakan serta
memiliki dosa besar.
Prostitusi online akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan entertainer maupun masyarakat
umum. Terutama pada kasus yang baru-baru ini terjadi, unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) satuan reskrim Surabaya mengamankan seorang perempuan yang kepergok
melayani pria hidung belang di salah satu hotel di Surabaya. Artis VA digerebek di salah satu
hotel di Surabaya karena diduga terlibat prostitusi online. Tarif yang ditawarkanpun senilai
Rp80 juta untuk sekali kencan pun menjadi viral di kalangan masyarakat dunia maya atau
yang sering disebut netizen.
Apabila kita merujuk pada asas legalitas dalam KUHP, prostitusi online ini dapat
diperdebatkan dari sisi hukum mengenai pertanggungjawaban pidanya secara pidana atau
tidak. Bila dilihat dari penyedia jasa pelacuran melalui media online, sontak pikiran publik
akan tertuju pada ketentuan pidana di luar KUHP, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang , menyatakan bahwa :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
Pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online yaitu VA termasuk
juga mucikarinya karena tidak berhubungan dengan kejahatan "mendistribusikan atau
membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan", tetapi berhubungan
dengan perbuatan penyedia jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan online yang tidak
diatur sanksi pidananya dalam UU ITE.

Kejahatan Prostitusi ini secara umum dapat kita liha didalam Buku II KUH Pidana Bab XIV
tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUH Pidana Bab II tentang
Pelanggaran Ketertiban Umum. Adapun uraian mengenai Tindak Pidana tentang Prostitusi
yang terdapat dalam KUHP:
1. Pasal 296 Buku II KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang
berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan
cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau
kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.
2. Pasal 506 Buku III KUH Pidana tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang
berbunyi: “Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan
paling lama satu tahun”.
Nah sahabat Yuridi, Prostitusi ini dapat merugikan kita sendiri dan juga orang lain. Ini
dikarena efek yang timbul dari prostitusi ini sangat besar karna dapat mengakibatkan
penyakit yang bermacam-macam kepada kita dan tidak hanya hal itu saja. Semoga sahabat
Yuridis dapat menjalani kehidupannya sesuai alur saja dan jangan mencoba hal-hal yang
dapat merugikan kita yah. Salam Yuridis.id

Sumber : Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Anda mungkin juga berminat