Pengaturan Hukum Mengenai Perjudian Online

Sumber foto : http://www.herning2013.com/wp-content/uploads/2019/01/Mendapatkan-Profit-Dalam-Poker-Online.gif

Seperti yang kita ketahui bahwa Judi online merupakan salah satu kategori tindak pidana baru yang timbul dikarenakan adanya perkembangan ilmu teknologi yang ada saat ini. Judi online tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa karena dampak yang timbul dari judi online ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Hal ini banyak kasus yang terjadi serta berhubungan dengan judi online, misalnya kasus perampokan, penjambretan, pencurian serta kasus criminal lainnya yang memiliki latar belakang dan tujuan hasil kejahatan untuk bahan taruhan judi yang mengganggu tatatan system demokrasi rakyat kita.Begitu juga dengan anak-anak dibawa umu yang saat ini dengan sangat muda menggakses internet karena dijadikan alasan untuk belajar ilmu baru tetapi yang terjadi malah kebalikannya.

Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kemungkinan pelaku judi online ini bisa berasal dari kelompok anak, remaja hingga dewasa yang pastinya ini dapat merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu Pemerintah mengatur penegakan hukum terhadap tindakan ini agar adanya efek jera serta adanya ketakutan mereka sebagai bentuk pengendalian konflik sosial untuk tidak mendekati perjudian online ini.Penangan tindak idana perjudian online ini berbeda dengan perjudian biasa karena perjudian online merupakan suatu sistem yang canggih, sehingga para pelakunya pun rata-rata berasal dari kaum intelek. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian seperti sabung ayam, judi remi, atau gaple rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan.

Pemerintah menciptakan sebuah peraturan guna mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana Perjudian Online ini yang dapat kita lihat didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sedangkan ancaman pidanan bagi pelanggarnya diatur didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh sebab itu, Undang-Undangg mengenai informasi teknologi dan elektronik sendiri bary dibuat dan diatur pada tahun 2008. Secara otomatis pidana judi online ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak kepolisian, hingga membentuk devisi kejahatan dunia maya dan cyber.

Apabila sahabat yuridis melakukan perjudian online hingga tertangkap oleh pihak kepolisian maka pasal diatas yang akan menjerat tindak pidana ini. Hal ini tentu saja akan menambah pengetahuan bagi kita agar jangan sampai terjerumus kedalam hal yang serupa. Salam Yuridis.id

 

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Anda mungkin juga berminat