Pencurian Aliran Listrik Merupakan Kejahatan Korupsi

 

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Tanggerang

Nomor : 18/Pid/B/1992/PN/TNG

Tanggal : 13 Mei 1992

Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Nomor : 114/Pid/1992/PT.Bdg

Tanggal : 29 September 1992

Mahkamah Agung RI

Nomor : 570.K/Pid/1993

Tanggal : 14 September 1993

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Suatu pabrik kertas sebagai pelanggan P.L.N (Perusahaan Listrik Negara), berdasar kontrak menerima sambungan aliran listrik dengan daya sudah ditentukan dalam KWH Meter yang dipasang di gardu pabrik tersebut.
  • Direktur Pabrik tersebut bekerjasama dengan mantan karyawan P.L.N. telah memutus zegel, menbuka pintu box KWH Meter dan memutarkan, menurunkan angka-angka yang telah tercantum dalam KWH Meter tersebut. Setelah itu KWH Meter ditutup pintunya dan dizegel lagi dengan memakai zegel palsu untuk memberi kesan KWH Meter masih keadaan asli.
  • Dengan merubah dan menurunkan angka-angka yang tercantum dalam KWH Meter sesuai dengan angka yang diinginkan Direktur tersebut, dimaksudkan agar supaya dengan angka KWH Meter kecil, maka pembayaran rekening P.L.N.nya pun menjadi kecil pula.
  • Perbuatan Direktur Pabrik Kertas yang demikian itu, telah memberikan tambahan kekayaan kepada pribadi Direktur/pabrik tersebut karena pemakaian aliran listrik yang besar, namun kecil pembayaran, dengan cara angka di KWH Meter telah dirobah secara gelap (tidak sah). Di lain pihak, P.L.N. sebagai Perusahaan Milik Negara, telah menderika kerugiaan uang yang cukup besar, karena Perbuatan Direktur pabrik tersebut.
  • Perbuatan semacam ini tidak saja merupakan kejahatan pencuriaan aliran listrik (eks pasal 362 KUHP), akan tetapi termasuk pula kejahatan Tindak Pidana Korupsi, eks pasal 1 (1) ke 1 sub “a” jo 28 jo 34 (c) cdari Undang-Undang No.3/Tahun 1971.
  • Pendirian judex facti yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tersebut diatas termasuk pula penerapan ketentuaan eks pasal 34 (c) U.U. No.3/Tahun 1971 mengenai kewajiban terhukum untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara (P.L.N.) sebesar: kerugian uang yang diderita oleh Negara (P.L.N.) sebagai akibat Tindak Pidana Korupsi tersebut. Penerapan pasal ini merupakan langkah awal dalam rangka menyelamatkan uang Negara.
  • Demikiaan catatan atas kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan NO.102.TAHUN IX.MARET.1994 halaman 68

PUTUSAN TERSEDIA: PENGADILAN NEGERI (PN),  MAHKAMAH AGUNG (MA) 

Anda mungkin juga berminat