PENCATATAN PERKAWINAN (PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018)

Sumber Foto: penganten.com

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.

Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.

Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang  selanjutnya disingkat P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu.

Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.

Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan Akta Perkawinan.

Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.

Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.

Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.

Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dilaksanakan melalui tahapan:

  1. pendaftaran kehendak perkawinan;
  2. pengumuman kehendak perkawinan;
  3. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
  4. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.

  1. Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
  2. Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

  1. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
  2. fotokopi akte kelahiran;
  3. fotokopi kartu tanda penduduk;
  4. fotokopi kartu keluarga;
  5. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
  6. persetujuan kedua calon pengantin;
  7. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  8. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;
  9. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
  10. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; (catatan redaksi, aturan usia minimal sudah menjadi 19 tahun)
  11. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia;
  12. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  13. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
  14. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, kehendak perkawinan ditolak.

Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris.

Materi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perkawinan campuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan campuran dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing:

  1. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
  2. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
  3. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  4. melampirkan fotokopi akta kelahiran;
  5. melampirkan akta cerai;
  6. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
  7. melampirkan fotokopi paspor;
  8. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan
  9. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.

Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.

Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan.

19 2018 pencatatan perkawinan
Anda mungkin juga berminat