Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak, Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?

Sumber Foto: blog.ipleaders.in

Pertanyaan:

Pengasuh Rubrik Tanya Jawab yang saya hormati. Saat ini saya sedang terlibat kerjasama bisnis dengan seorang teman. Tanpa diduga sebelumnya perjanijan kerjasama tersebut dibatalkan secara sepihak, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi saya. Setelah membaca tulisan-tulisan hukum di media internet dan mempertimbangkan untung rugi kedepan, saya berencana akan mengajukan gugatan ke teman tersebut.  Pertanyaan saya, termasuk kategori apakah gugatan yang akan saya ajukan, Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?

Jawaban:

Penandatangan perjanjian diantara pihak yang membuatnya tentu saja patut diduga berlandaskan itikad baik dengan tujuan memberikan keuntungan dan hal positif lainnya. Namun dalam praktik, terjadinya pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak tetap saja di mungkinkan terjadi. Pemutusan perjanjian secara sepihak tentu memberikan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam perjanjian itu.

Bila para pihak telah mencoba menyelesaikan secara baik-baik melalui penyelesaian di luar pengadilan dan tetap saja tidak tercapai kesepakatan, pengajuan gugatan ke pengadilan dapat menjadi pilihan. Lalu termasuk kategori apakah gugatan atas pemutusan perjanjian secara sepihak? Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, gugatan yang diajukan terhadap pihak yang telah membatalkan perjanjian secara sepihak di kategorikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Mahkamah Agung berpendapat dalam putusan nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014: “  Bahwa perbuatan Tergugat/ Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/ Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepekatan kedua belah pihak”.

Pada putusan Peninjauan Kembali nomor 580 PK/Pdt/2015, Mahkamah Agung menegaskan dalam pertimbangannya: “ Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Tergugat.

Kembali Mahkamah Agung mempertegas sikap hukum nya dalam putusan nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, dengan berpendapat “ Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

Mendasarkan sikap hukum Mahkamah Agung yang telah konsisten tersebut, maka kami berpendapat gugatan yang diajukan terhadap pihak yang telah membatalkan perjanjian secara sepihak adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Demikian jawaban yang kami berikan, semoga bermanfaat.

Irawan Harahap

Founder & Owner www.yuridis.id

Founder & Owner Harahap Legal Training

Advokat – Konsultan HKI – Mediator Bersertifikat – Auditor Hukum

WA (only): 081266753056

Anda mungkin juga berminat