PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Negeri Bandung

Nomor : 282/Pdt/E/1993/PN. Bdg

Tanggal : 9 Juni 1994

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

Nomor ; 109/Pdt/1995/PT. BDG,

Tanggal : 18 Mei 1995

Mahkamah Agung RI

Nomor : 3225.K/Pdt/1995

Tanggal : 25 September 1997

Catatan:

  • Dari putusan majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat “Akbstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Pengusaha yang melakukan P.H.K pada karyawannya tanpa izin P.4.D, merupakan perbuatan melawan hukum.
  • Suatu gugatan perdata berdasar Pasal 1365 BW “Perbuatan melawan Hukum”, dimana penggugat menurut ganti rugi berupa upah dan tunjangan pensiun yang belum dibayar oleh penguasa yang telah melakukan P.H.K kepadanya tanpa izin Departemen Tenaga Kerja. (P4D-P4P), maka gugatan semacam ini merupakan perkara yang menjadi wewenang Peradilan umum dan bukan merupakan sengketa perselisihan perburuhan yang termasuk kewenangan Departemen Tenaga kerja (P4.D-P4.P) seperti yang dipertimbangkan oleh judex facti.
  • “Kerugian” merupakan salah satu unsur Perbuatan melawan Hukum Expasal 1365 B.W, bilamana “Kerugian” ini menjadi tidak ada, maka gugatan ini menurut hukum, dinyatakan ditolak.

 Demikian catatan atas kasus ini

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.171. TAHUN. XV. NOVEMBER.1999. HLM.50

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG RI

Anda mungkin juga berminat