Pemutusan Hubungan Hukum Sewa-Menyewa Rumah

 

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan  Negeri di Tasikmalaya

Nomor : 22/Pdt/G/1988/PN.TSM

Tanggal : 13 Juli 1988

Pengadilan  Negeri di Tasikmalaya

Nomor : 4/Pdt/G/BTH/1988/PN.TSM

Tanggal : 1 April 1989

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

Nomor : 396/Pdt/1989/PT.Bdg

Tanggal : 4 Desember 1989

Mahkamah Agung RI

Nomor : 866. K/Pdt/ 1990

Tanggal : 19 Nopember 1992

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Berdasar U.U. No. 1/1983, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara hubungan sewa menyewa rumah.
  • Hubungan hukum sewa-menyewa bangunan rumah atau Rumah Toko (Ruko), yang tidak dituangkan dalam “Perjanjian Tertulis” dan tidak ditetapkan jangka waktu masa sewa menyewanya, maka pemilik rumah atau Ahli Warisnya  berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa rumah tersebut, guna ditempati oleh pemilik sendiri, dengan cara selalu memperhatikan masa jangka waktu untuk pemutusannya menurut adat kebiasaan setempat.
  • Tuntutan Hukum penyewa rumah kepada pemilik untuk memberikan “Uang Ganti Rugi Penampungan” sebesar lima puluh persen dari nilai harga rumah yang disewanya itu, merupakan tuntutan yang bertentangan dengan rasa keadilan Rakyat dan jelas memperlihatkan itikad buruk dari si penyewa rumah terhadap Pemilik Rumah.
  • Di dalam “Gugat Bantahan (Verzet)” terhadap “putusan Verstek”, maka Pembantahan tidak dibenarkan untuk mengajukan “Gugatan Rekonpensi” yang ditujukan kepada Terbantah atau Penggugat dalam gugatan yang diputus secara Verstek tersebut.
  • Hubungan hukum sewa menyewa Rumah tunduk pada U.U. No. 1/1983 dan Pengadilan Negeri Wenang mengadilinya.
  • Demikian catatan kasus diatas

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 93. Tahun. VIII. JUNI. 1993.  Hlm.64. 

PUTUSAN TERSEDIA: PENGADILAN NEGERI (PN) DAN MAHKAMAH AGUNG (MA)

Anda mungkin juga berminat