Pemberian Hak Milik Atas Tanah

Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa :

Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memilki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Nah, sahabat Yuridis sudah mengetahui apa pengertian dari Hak atas Tanah dari penjelasan diatas. Di paparkan dalam Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 pada pasal 51 perihal Pemberian Hak atas Tanah ini terdiri dari :

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Usaha;

c. Hak Guna Bangunan; dan

d. Hak Pakai dengan jangka waktu dan Hak Pakai selama dipergunakan

Pembahasan kali ini kita akan fokus dan mengupas tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah. Pada pasal 52 ayat (1) Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah,  menyebutkan bahwa :

(1) Hak Milik dapat diberikan kepada :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :

  1. Bank negara;
  2. Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
  3. Koperasi pertanian.

Jadi sahabat Yuridis, Pemberian Hak Milik atas tanah tersebut tidak hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia tetapi diberikan juga kepada Badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti Bank negara, Badan Keagamaan serta koperasi pertanian.

Pasti beberapa sahabat Yuridis tidak mengetahui atau baru mengetahui jenis pemberian Hak atas tanah  yang dimiliki oleh Tempat Ibadah , Panti Asuhan, Panti Jompo dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, seperti yang dijelas pada pasal 52 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Badan Hukum yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diberikan Hak Atas Tanah sepanjang berkaitan langsung dan menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu :

a. Tempat ibadah, gedung dakwah, panti asuhan, panti jompo atau rumah yatim piatu yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan keagamaan atau sosial ; dan

b. Bangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang diperoleh dari hasil pengelolaan rumah sakit dan sekolah/perguruan tinggi, serta usaha lainnya yang dipergunakan untuk menunjang kegiatasn dakwah, panti asuhan, panti jompo atau rumah yatim piatu atau kegiatan lainnya, yang secara langsung menunjang kegiatan keagamaan atau sosial.

Sedangkan Pemberian Hak atas tanah pada pasal 52 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, hak milik ini diberikan untuk kegiatan usaha pertanian dan nonpertanian.

Sekian pembahasan Perihal Pemberian Hak Milik atas Tanah, semoga dapat memberikan atau menambah pengetahuan Sahabat Yuridis.id yang tidak mengetahui Pemberian Hak Milik atas Tanah ini diperuntukkan oleh siapa saja.

Terimakasih kami ucapkan  kepada sahabat Yuridis.id yang setia untuk membaca informasi hukum terbaru dan Salam Yuridis.id.

Sumber Hukum : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

 

Anda mungkin juga berminat