Majalah Varia Peradilan Cover

Pembebasan Tanah Ex Recht Van Eigendom

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor : 367/Pdt/G/1989

Tanggal : 19 Mei 1990

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor :  421/Pdt/1990

Tanggal : 15 November 1991

Mahkamah Agung RI 

Nomor : 866.K/Pdt/1991

Tanggal : 8 Oktober 1991

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI, yang membenarkan putusan judex facti tersebut diatas, maka dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :
  • Tanah Ex Hak Eropa, Recht van Eigendom (Rv.E), sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 dan Peraturan Pelaksanaannya, seperti Kepres RI No. 32/1979; bila tanah tersebut 24 September 1980 tidak diketahui lagi dimana pemiliknya, maka tanah Ex Recht van Eigendom ini, menurut hukum menjadi tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Atas dasar permohonan, Pemerintah dapat memberikan hak baru atas tanah ini.
  • Tanah yang demikian ini, bilamana diatasnya ada “penggarap tanah”, maka “hak garap” tsb dapat diakui oleh Pemerintah. Dan hak Garap diatas tanah Ex Recht van Eigendom ini, oleh “pemegang Hak Garap”, dapat dialihkan (dipindah tangan kan) kepada pihak lain, melalui “transaksi Pelepasan Hak Garap Tanah” atau dikenal di masyarakat dengan istilah : “Pembebasan Tanah”.
  • Transaksi Pelepasan Hak Garap Tanah yang demikian itu, untuk mendapat perlindungan hukum, harus dilakukan dihadapan Kepala Desa, harus dipenuhi syarat : 1. Terang dan 2. Kontant, sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat.
  • Dari kasus ini; nampak pendirian Mahkamah Agung yang membenarkan putusan judex facti, bahwa Departemen Kehakiman RI yang telah mendapat izin Gubernur untuk membebaskan dan memakai tanah Ex Recht van Eigendom; pada akhirnya memperoleh Hak Garap Tanah melalui Akta Notaris- Pelepasan Hak Garap Tanah (dari penggarap sebelumnya), maka Departemen Kehakiman dinilai sebagai subject hukum yang mempunyai hak atas tanah Ex Recht van Eigendom tersebut, yang selanjutnya berhak pula mengajukan Hak Baru atas tanah ini kepada Pemerintah/Negara, berdasar Kepres RI No.: 32/1979 dan Peraturan hukum lainnya.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.77. Tahun VII. Februari 1992. Hlm.  12-13.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

 

Anda mungkin juga berminat